GTRA Summit 2023, Bawa Spirit Kepastian Hukum Wilayah Pesisir dan Perairan
Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) mengadakan pertemuan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada Selasa (28/02/2023) di Gedung Mina Bahari I, Kantor KKP Jakarta. Pertemuan ini dalam rangka membahas kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN.
Wamen ATR/Waka BPN, Raja Juli Antoni berkata, Kementerian ATR/BPN GTRA Summit 2023 rencananya akan dilaksanakan pada kisaran akhir Agustus hingga September 2023. “Kegiatan ini tentunya akan melibatkan beberapa kementerian/lembaga (K/L) terkait, salah satunya seperti KKP ini,” ucapnya dalam pertemuan tersebut.
Berkaca pada GTRA Summit sebelumnya, salah satu fokus yang dibawa pemerintah, yakni pemberian kepastian hukum terhadap hak atas tanah masyarakat pesisir. Oleh sebab itu, perlu dilakukan konsolidasi seperti dengan KKP ini. “Tentunya salah satu programnya nanti ada sertipikasi (tanah,red) masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan perairan,” ujar Raja Juli Antoni.
Menanggapi hal tersebut, Menteri KKP, Wahyu Sakti Trenggono menyatakan dukungannya atas kegiatan GTRA Summit 2023. Ia juga menyebut, Kementerian KKP serta Kementerian ATR/BPN memang sudah sepakat atas kegiatan sertipikasi kawasan pesisir tersebut.
“Saya rasa ini hal yang sudah disepakati bersama Kementerian ATR/BPN. Jadi tidak ada alasan untuk tidak dilakukan langkah ini. Jangan sampai ada kendala justru yang di bagian bawah. Jadi tolong harus segera diselesaikan (oleh pihak KKP, red),” imbau Wahyu Sakti Trenggono.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kepulauan Riau, Nurhadi Putra menjelaskan, 70 persen masyarakat Kepulauan Riau tersebar pada desa-desa yang terletak di kawasan pesisir. Oleh sebab itu, melalui forum GTRA Summit 2023 yang rencananya akan berlangsung di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau ini, ia berharap masyarakat pesisir dapat memperoleh kepastian hukum atas aset dan tempat tinggal yang sudah mereka miliki puluhan tahun.
“Mengacu kepada langkah yang dilakukan, kita lakukan delineasi masyarakat-masyarakat di pesisir, kemudian kita lakukan penetapan lokasi serta hasilnya akan kami laporkan kepada Pak Menteri KKP,” ujar Nurhadi Putra.
Turut hadir dalam rapat ini, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad. Ia mengungkapkan pihaknya telah mengikuti serangkaian kegiatan GTRA Summit 2022 yang kala itu bertempat di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. “Kita mendukung adanya kegiatan GTRA Summit 2023 ini. Kita ingin adanya sertipikasi lahan-lahan di kawasan pesisir dan perairan. Karena ini kita perlu adanya kesepakatan bersama oleh kementerian terkait seperti KKP dan Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Plt. Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau; Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan KKP. (AR/FA)